Keputusan Tak Terduga: TikTok Kembali Ungguli Aturan di Perangkat Pemerintah AS!

Keputusan Tak Terduga: TikTok Kembali Ungguli Aturan di Perangkat Pemerintah AS!

Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa karyawan federal kini dapat mengunduh dan memasang aplikasi TikTok di perangkat yang disediakan pemerintah. Pernyataan ini menyebutkan, versi TikTok saat ini tidak lagi menimbulkan risiko yang sama seperti sebelumnya. Pada tahun 2022, aplikasi tersebut sempat dilarang di hampir seluruh perangkat pemerintah AS akibat kekhawatiran keamanan nasional. Chris Wray, Direktur FBI saat itu, memperingatkan bahwa China bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk mengumpulkan data pengguna melalui perusahaan induknya, ByteDance.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2024 ketika Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui undang-undang yang berpotensi melarang TikTok di seluruh negeri jika ByteDance tidak menjual aplikasi tersebut. Sebuah kesepakatan untuk bisnis aplikasi ini di AS kemudian diselesaikan pada Januari tahun ini, melahirkan entitas baru bernama TikTok USDS Joint Venture. Meski ByteDance masih memegang hampir 20 persen saham, kendali utama dipegang oleh sekelompok investor non-China, termasuk Oracle.

Ketika kesepakatan diumumkan, TikTok mengklaim bahwa badan usaha baru ini akan melindungi data pengguna Amerika dengan lingkungan cloud yang aman dari Oracle. Mereka juga menegaskan bahwa entitas AS akan melatih algoritma TikTok menggunakan data dari orang-orang di negaranya, sembari tetap menjanjikan konten internasional kepada pengguna.

Dalam pengumuman Departemen Kehakiman, dijelaskan, “Versi TikTok yang dioperasikan oleh TikTok US Data Security Joint Venture tidak termasuk dalam larangan ini karena Joint Venture berfungsi secara independen dari ByteDance, dimiliki mayoritas oleh investor Amerika, dan telah merevisi algoritma rekomendasi konten serta program keamanan siber yang awalnya dikembangkan oleh ByteDance untuk melindungi informasi pemerintah federal dari fitur keamanan yang mengkhawatirkan yang awalnya memotivasi larangan tersebut.”

Namun, keputusan mengenai apakah akan mengizinkan karyawan untuk mengunduh TikTok di ponsel federal tetap berada di tangan masing-masing lembaga. “Misalnya, lembaga-lembaga mungkin secara mandiri memutuskan untuk melarang pengunduhan TikTok ke perangkat pemerintah demi alasan manajemen tenaga kerja, seperti untuk meningkatkan produktivitas karyawan,” tulis Departemen Kehakiman.

About The Author

Teknonesia Team

See author's posts